• PNPM-MPd Menjelang 2015

    PNPM-MPd Menjelang 2015 tentang Nasib Fasilitator.

  • Pelatihan Tata Boga Kecamatan Kontunaga

    Pelatihan Tata Boga berlangsung selama 18 Hari bertemapt di SMK 3 Raha.

  • Pelatihan Tata Rias Desa Masalili Kecamatan Kontunaga

    Pelatihan Tata Rias berlangsung selama 18 Hari bertemapt di SMK 3 Raha.

  • Kunjungan IEC RMC VI Sulawesi Tenggara

    Kunjungan di Kecamatan Watoputer, Kecamatan Lasalepa dan Kecamatan Kontunaga.

  • Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

    Pelaksanaan Pelatihan UPK se Kecamatan di Kab Muna pada tanggal 18 s/d 20 Nov 2014 di Aula Kunkun Raha, Hotel Astika dan Rosida.

  • Pelatihan Pendamping Lokal (PL)

    Pelaksanaan Pelatihan PL se Kecamatan di Kab Muna pada tanggal 18 s/d 20 Nov 2014 di Hotel Astika Raha.

  • Rakor PNPM-MPd Kabupaten Muna Mei 2014

    Pelaksanaan Rakor PNPM-MPd Kabupaten Bulan April 2014 diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

  • Rakor PNPM-MPd Kabupaten Muna April 2014

    Pelaksanaan Rakor PNPM-MPd Kabupaten Bulan April 2014.

  • Rakor PNPM-MPd Kabupaten Muna Februari 2014

    Pelaksanaan Rakor PNPM-MPd Kabupaten Bulan Februari 2014.

  • Gedung TK Desa Tasipi

    Pembangunan Gedung TK PNPM-MPd Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara T.A 2013.

  • Testimoni Laporan Akhir

    Testimoni Laporan Akhir Kecamatan Barangka, Pada Rakor Kabupaten Muna Tanggal 16 dan 17 April 2014 di Aula Kunkun.

  • Lokakarya IPPMI

    Lokakarya IPPMI membahas tentang "Prospek Desa dan Keberlanjutan Pendampingan Pasca Penetapan Undang-Undang Desa" di Hotel Andalus Kendari

Rabu, 05 November 2014

SPP Bagaikan Hutan Lindung Yang Harus Dilestarikan

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan program pemerintah yang pengelolaannya melalui PNPM-MPd, yang berkaitan dengan pendanaan atau bantuan permodalan usaha bagi masyarakat desa, yang dikhususkan  bagi Rumah Tangga Miskin (RTM dan RTSM) 

Dengan jumlah Dana SPP yang sangat besar, maka pemanfaatannya oleh masyarakat harus dioptimalkan. Untuk mengakses dana SPP ini masyarakat diberikan beberapa kemudahan, misalnya prosedur yang sederhana, persyaratan yang sedikit, bunga lunak, dan sebagainya. Namun, dengan berbagai kemudahan yang ada tentunya dalam pengelolaannya harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur, serta regulasi yang ada, serta yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pengendalian/pengawasan dilakukan.

Fakta lapangan yang terjadi adalah banyak permasalahan yang muncul akibat kesalahan dalam pengelolaan Dana SPP ini, misalnya besarnya tunggakan masyarakat, pemberian dana yang tidak tepat sasaran, penyelewengan dana, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya persoalaan yang ada, maka harus dilakukan langka-langkah penanganan, misalnya pengawasan dilakukan pada semua tahapan mulai dari pembentukan kelompok, verifikasi kelompok, sampai dengan penyaluran dana ke anggota kelompok.

Bagaimana agar program Dana SPP ini berhasil dengan baik?. Disamping memperhatikan mekanisme yang ada, yang juga harus dilakukan adalah dengan memberikan pendampingan terhadap kelompok-kelompok pemanfaat. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan penguatan kelompok melalui pembinaan  administrasi, usaha kelompok serta pengembangan modal kelompok. 

Sehingga dengan adanya tattan program ini. Untuk itu, menjadi tugas dan kiewajiban kita semua untuk memastikan program Dana SPP ini berjalan pada koridor yang benar.
Penulis
Imam Purba Sihidi, ST
FK Tongkuno Selatan 
 

Keswadayaan Masyarakat (Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri)


Setiap masyarakat mempunyai gambaran tentang kondisi masa depan yang diinginkan yaitu kondisi kehidupan yang sejahtera, yang mana setiap  masyarakat berbeda-beda tergantung dari perspektif dan konstruksinya tentang kesejahteraan sesuai dengan variasi kondisi sosio kulturalnya, permasalahan yang dihadapi dan faktor kesejahteraannya.

Proses perubahan untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan proses yang panjang, sehingga pencapaiannya juga tidak serta merta melainkan secara bertahap.  Kecepatan perubahannya ditentukan oleh faktor pendorong berupa kesadaran terhadap masalah dan ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada, kuatnya visi kedepan sebagai faktor penarik dan energi sosial yang mampu menjadi penggerak perubahan.


Ketidakberdayaan masyarakat ditandai oleh :
1.    Rendahnya akses masyarakat terhadap faktor-faktor yang dapat mendukung upaya peningkatan taraf hidupnya.
2.    Ketidakberdayaan politik dapat dilihat dari kecilnya akses dalam proses pengambilan keputusan,
3.    Lemahnya posisi tawar dalam membela hak politik, perlakuan diskriminatif.
4.    Rendahnya akses terhadap informasi dan pelayanan sosial,
5.    Sempitnya jaringan interaksi sosial dan
6.    Kondisi terpinggirkan dalam sistem sosialnya. 

Ketidakberdayaan psikologis dapat dilihat dari :
1.    Sikap rendah diri,
2.    Kurang percaya diri
3.    Sikap fatalisme
 
Di dalam komunitas diperlukan kehadiran orang kunci atau opinion leader dan relawan yang dapat mentransformasi atau menjadi perantara terhadap gagasan/pandangan individu atau kelompok masyarakat untuk menjadi kebutuhan dan tindakan bersama dalam komunitas.  Mengapa diperlukan kehadiran relawan, karena terkadang yang memiliki gagasan adalah mereka dari warga biasa yang tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi komunitas.  Sehingga untuk menggerakkan tindakan bersama tersebut membutuhkan energi sosial namun terkadang energi sosial internal tidak mencukupi, oleh karena itu dibutuhkan tambahan energi sosial eksternal dalam mempercepat proses perubahan.

Dua alternatif yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat yaitu pertama mengharapkan adanya peran eksternal untuk mengatasi sindrom atau memotong lingkaran kemiskinan atau membuka perangkap kemiskinan, namun keterlibatan pihak eksternal harus sesuai dengan kerangka pola yang sudah ada dan bukan melakukan penetrasi apalagi dominasi.. dan kedua adalah tetap mengandalkan pada potensi dan mekanisme internal yang ada menyangkut potensi keswadayaan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Masyarakat menjadi aktor utama dalam proses pembangunan dan bukan sebagai obyek dari pembangunan sehingga aktualisasi dari posisi ini adalah masyarakatlah yang merencanakan, memutuskan, melaksanakan dan mengevaluasi dari apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan mereka.  
.
Pemenuhan kebutuhan masyarakat sangat ditentukan oleh tersedianya resources atau sumber daya.  Semakin banyak sumber daya potensial yang dapat diubah menjadi aktual, berarti semakin besar kontribusi yang dapat diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan juga berarti akan semakin meningkat pula kondisi kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan keswadayaan masyarakat yang berbasis dinamika internal mempunyai pandangan bahwa dengan kearifan yang dimiliki oleh masyarakat memungkinkan antara solidaritas sosial dengan perkembangan ekonomi dapat bersifat saling mendukung.  Fungsi pengetahuan dan kearifan lokal berperan menjaga eksistensi kehidupan bersama, menjaga identitas ditengah pergaulan dengan masyarakat makro, mengendalikan energi sosial tidak dimanfaat untuk hal-hal yang membebani masyarakat, selain itu dapat menjadi energi pendorong perubahan dan perkembangan terutama dalam upaya peningkatan kondisi kehidupan masyarakat.
.
Peningkatan kondisi masyarakat dibutuhkan adanya iklim yang kondusif yaitu salah satu bentuknya dapat berupa keberadaan institusi sosial pada tingkat komunitas yang dapat menfasilitasi berbagai tindakan bersama, yang mana institusi sosial yang dimaksud bukan semata-mata dalam bentuk wadah, asosiasi atau organisasi, melainkan lebih dari itu terutama adalah suatu pranata atau pola aktivitas yang sudah terlembagakan dan merupakan bagian dari sistem aktivitas keseharian.

Kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat merupakan energi sosial yang dapat menggerakan proses pembangunan secara sukses, karena unsur-unsur budaya mempunyai legitimasi tradisional, secara simbolis merupakan bentuk komunikasi masyarakat, dan unsur budaya mempunyai aneka ragam fungsi.

Kemandirian yang terkandung dalam keswadayaan masyarakat lebih dimaksudkan sebagai kemandirian dalam pengambilan keputusan, kemandirian dalam menentukan masa depannya, dan semakin banyak hubungan dengan pihak eksternal dan lingkungan makro yang ditunjukan dengan kemampuan masyarakat lokal dalam membangun jaringan.

Pendekatan keswadayaan masyarakat mengakui adanya keberagaman dan variasi dalam setiap masyarakat atau setiap entitas kehidupan.  Semakin beragam suatu komunitas atau entitas kehidupan masyarakat semakin tinggi kemampuannya untuk mempertahankan keberlangsungannya dan bukan sebaliknya.

  
Penulis

Minggu, 02 November 2014

Rakor Kabupaten Muna Tanggal 16 - 17 Oktober 2014




Materi dan Hasil kesepakatan Rakor Oktober Kab Muna dapat di Download dibawah ini :

Materi dan Hasil Rakor Oktober Kab Muna

Peraturan Daerah Kabupaten Muna No 10 Tahun 2006


Peraturan Daerah Kabupaten Muna No. 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan Desa


File lengkapnya dapat dilihat dalam bentuk PDF.
Download Filenya Disini

Rabu, 20 Agustus 2014

Rakor PNPM-MPd Kab Muna Bulan Agustus 2014

Rakor PNPM-MPd Kab Muna Bulan Agustus 2014

Rakor Kabupaten Muna yang dilaksanakan di Kunkun Pada Bulan Agustus salah satunya membahas  tentang Pemotongan 11,8 %  Dana BLM.  Hasil kesepakatan dari Pemotongan tersebut dapat dilihat di Link dibawah ini.

Pemotongan 11,8 Dana BLM Kabupaten Muna










Kamis, 19 Juni 2014

Rakor PNPM-MPd Kab Muna Bulan Juni 2014

Rakor PNPM-MPd Kab Muna Bulan Juni 2014







Rakor PNPM-MPd Kab Muna Bulan Mei 2014

Rakor PNPM-MPd Kab Muna Bulan Mei 2014


Pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.



Kesepakatan Rakor Bulan Mei 2014
  1. Melengkapi Dokumen Hasil Review RPJM Dese Paling lambat 7 Juni 2014
  2. Menyetor pertanggung jawaban Dana Cosharing Pada minggu ke-2 Bulan Juni.
  3. FK wajib mengendalikan semua tahapan Kegiatan
  4. Evaluasi pencapaian RKTL.
  5. Fasilitator Mempersiapkan Strategi pelaksanaan Pelmas 2014.










Kamis, 22 Mei 2014

Testimoni Laporan Akhir Desa Waulai Kec. Barangka Kab Muna Sultra

pnpmmpd-muna.blogspot.com
Testimoni Laporan Akhir Kecamatan Barangka, Pada Rakor Kabupaten Muna Tanggal 16 dan 17 April 2014 di Aula Kunkun.

Realisasi Anggaran Biaya Pekerjaan Gedung SD di Desa Waulai Kecamatan Barangka T.A 2013 Telah dijilid Rapi. Dokumen Laporan Akhir  ini menjadi Arsip untuk Kabupaten dan Kecamatan dalam Setiap Kegiatan PNPM-MPd Muna.


pnpmmpd-muna.blogspot.com
Dokumen Laporan Akhir
pnpmmpd-muna.blogspot.com
Dokumen Laporan Akhir



  



Gedung TK Desa Tasipi Oleh PNPM-MPd Kab. Muna

Gedung TK Desa Tasipi Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara yang dikerjakan Oleh PNPM-Mandiri Perdesaan Kab. Muna T.A 2013 dengan Anggaran biaya Rp.146.242.700,- dengan Ukuran  77 M2 1 Unit dan menggunakan dana swadaya sebesar Rp. 600.000,-.
Gedung ini telah dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan desa tersebut.



Rabu, 16 April 2014

Rakor Kabupaten Muna Tanggal 16 - 17 April 2014

KESEPAKATAN BAHAN TINDAK LANJUT
RAPAT KOORDINASI KABUPATEN
PNPM-MPd KAB. MUNA
Tanggal 16 - 17 April 2014

Rakor PNPM-Mandiri Perdesaan Kabupaten Muna yang dilaksanakan pada tanggal 16 - 17 April 2014. Membahas beberapa permasalahan penting. 

1. Key Performance Indikator (KPI)
2. Laporan Program dan Individu.
3. Pengelolaan Aplikasi SI-DBRPJM-Des.
4. Testimoni Laporan Akhir
5. RKTL.